BAB I
PENDAHULUAN
Kegemparan krisis financial di Amerika Serikat dengan Lehman Brother sebagai episentrum-nya membuat kondisi di dua
negara kisruh Gelombang krisis yang hampir menyerbu ke hampir semua benua itu,
termasuk Indonesia memaksa pemerintah melakukan tindakan safety. Salah
satu tindakannya adalah mengamankan APBN. Tindakan safety ini memaksa
Paskah Suzzeta, ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pergi ke New York
dalam rangka menghadiri sidang tahunan IMF.
Tindakannya kali ini benar-benar mendapat
sorotan tajam. Pasalnya keberangkatannya dicurigai hendak meyodorkan proposal
pinjaman lunak ke Bank Dunia dalam rangka penyelamatan APBN. Tentu saja ini hal
yang wajar dalam ‘gerak’ langkah suatu negara dalam kebijakan fiskal-nya. Namun
dalam situasi pemulihan ekonomi setelah diterjang ‘badai’ krisis Asia 1997,
langkah ini dinilai akan menyebabkan Indonesia kembali masuk ke debt trap.
Dari latar belakang diatas, maka disini
penulis akan menjelaskan makalah yang berjudul tentang Struktur dan Kebijakan
Moneter Dalam Ekonomi Islam secara terinci agar mudah untuk dimengerti dan
mudah untuk dipahami bersama guna mendapatkan ilmu yang bermanfaat.
BAB II
PEMBAHASAN
STRUKTUR DAN KEBIJAKAN MONETER DALAM ISLAM
A. KEBIJAKAN MONETER DAN KEBIJAKAN FISKAL AT A GLANCE
Kebijakan moneter
adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang
diinginkan atau yang lebih baik dengan mengatur jumlah uang yang beredar.
Kebijakan fiskal adalah kebijakan
ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola/mengarahkan perekonomian yang
lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah-ubah penerimaan dan pengeluaran
pemerintah.[1] Banyak
topik yang dibahas dalam kajian moneter dan fiskal dalam bidang ekonomi.
Terlepas dari topik tersebut, ada tiga alasan atau pertimbangan yang mendasari
belajar kebijakan moneter dan fiskal dalam ekonomi Islam.
1.
Dengan mempelajari kebijakan moneter dalam ekonomi Islam dapat diketahui
lebih mendalam bagaimana mekanisme uang, bagi hasil, lembaga keuangan, sistem
dan kebijaksanaan moneter, serta mekanisme ekonomi bagi hasil
2.
Menganalisis fenomena moneter dalam kaitannya dengan efek kebijaksanaan
moneter terhadap kegiatan ekonomi Islam
3.
Menganalisis mekanisme kebijakan fiskal dalam kaitannya dengan
pembangunan ekonomi berdasarkan prinsip bagi hasil.[2]
B. KEBIJAKAN MONETER
Ilmu
moneter dan fiskal adalah bidang
kajian ilmu ekonomi moneter. Ilmu
ekonomi moneter adalah bagian dari
ilmu ekonomi yang mempelajari tentang sifat dan pengaruh uang terhadap kegiatan
ekonomi. Banyak topi yang dibahas dalam
kajian moneter dan fiskal dalam
bidang ekonomi, diantaranya adalah peranan dan fungsi uang, sistem moneter dan
pengaruhnya terhadap jumlah uang dan kredit, struktur dan fungsi bank, pengaruh
uang dan kredit terhadap kegiatan ekonomi, stabilitas ekonomi, distribusi
pendapatan[3].
Apa
sebenarnya tujuan kita mempelajari ilmu kebijakan moneter dan fiskal, utamanya
dalam ekonomi Islam? Secara umum adalah tiga alasan atau pertimbangan yang
mendasari belajar kebijakan moneter
dan fiskal dalam ekonomi Islam diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Dengan
mempelajari kebijakan moneter dalam
ekonomi Islam dapat diketahui lebih mendalam bagaimana mekanisme uang, bagi
hasil, lembaga keuangan sistem dan kebijaksanaan moneter serta mekanisme ekonomi bagi hasil
2. Menganalisis
fenomena moneter dalam kaitannya
dengan efek kebijaksanaan moneter
terhadap kegiatan ekonomi islami
3. Menganilisis
mekanisme kebijakan fiskal dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi
berdasarkan prinsip bagi hasil.[4]
Dengan demikian dapat menambah pemahaman kita
tentang berbagai hal yang berkaitan dengan uang, lembaga keuangan, kegiatan
ekonomi bagi hasil yang dewasa ini sedang marak. Dapat juga diketahui efek dari
penerapan kebijakan moneter dan fiskal terhadap upaya-upaya pencapaian
pembangunan ekonomi.[5]
C. KEBIJAKAN MONETER: STRUKTUR,
INSTRUMEN, DAN TUJUAN
1. Uang dan bank
Uang merupakan bagian yang tidak dapat
dipisahkan dalam sistem ekonomi modern. Pentingnya uang ini muncul karena
adanya dorongan kegiatan pertukaran, sehingga uang pada mulanya dijadikan
sebagai alat tukar. Selain sebagai alat tukar, perkembangan lebih lanjut atas
fungsi uang adalah sebagai alat penyimpan nilai atau bahkan sebagai alat
penyimpan kekayaan.
Tetapi dari segi sistem financial secara
keseluruhan, dapat disimpulkan dua fungsi fundamental uang, yaitu:
a)
Memungkinkan terjadinya likuiditas secara mencukupi, sehingga produksi
dan tukar-menukar dapat terjadi secara wajar
b)
Termobilisasinya pendapatan, sumber daya dan pengalokasiannya kepada
para investor secara sesuai.
2.
Instrumen Kebijakan
Moneter
Instrumen moneter yang dapat diterapkan
dalamm perekonomian Islam dapat ditempuh dengan dua instrumen besar, yaitu kontrol kuantitatif untuk penyaluran pembiayaan dan kontrol untuk
merealisasikan tujuan sosio ekonomi. Instrumen besar pertama (kontrol kuantitatif penyaluran pembiayaan)
didukung dengan instrumen moneter berupa:
a) Statutory Reserve Requirement
b) Financing Ceiling
c) Government Deposits
d) Common Pool
e) Moral Persuassion
f) Equity Base Instrument
g) Change In The Profit and Loss Sharing Ratio.[6]
Sementara instrumen moneter besar kedua
(merealisasikan tujuan sosio ekonomi) mencakup beberapa instrumen moneter diantaranya adalah sebagai berikut:
a) Treating The Created Money as Fay’
b) Goal Oriented Allocation of Financing[7].
3.
Tujuan-tujuan
Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter dalam Ekonomi Islam akan
mencoba mencapai tujuan dalam sektor sosio-ekonomi. Beberapa tujuan penting
yang dapat dirumuskan di sini, di antaranya:
a)
Ekonomi menjadi baik dengan tenaga kerja
penuh dan pertumbuhan ekonomi (Economic well-being with full employment and
optimum rate of economic growth);
b)
Keadilan sosio-ekonomi dan distribusi
pendapatan dan kekayan yang merata (Sosio-economic justice and equitable
distribution of income and wealth);
c)
Stabilitas nilai uang (Stability in the
value of money).[8]
Hal ini dapat dijelaskan bahwa keadilan
sosial-ekonomi dan kesesuaian distribusi pendapatan serta kesejahteraan
merupakan tujuan yang sangat penting bagi kebijakan moneter hanya dalam
kerangka Islam. Lebih-lebih, tujuan yang pertama dan ketiga yang dirumuskan di
atas akan nampak sama di permukaan, dan akan sangat kelihatan perbedaannya dari
sistem ekonomi yang ada.[9]
Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem yang
didasarkan pada agama. Di dalam Islam, tujuan yang hendak dicapai tidak dapat
dipisahkan dari ideologi dan keyakinan. Tujuan membawa sanksi, dan sejauh
tujuan-tujuan tersebut didasarkan pada Al-Qur’an dan Sunnah, maka menjadi
keharusan, bukan persoalan tawar-menawar politik dan untung-untungan[10].
D. SUMBER EKSPANSI MONETER
Fungsi utama sistem moneter adalah
memperlengkapi kebutuhan transaksi masyarakat, khusunya dalam rangka
menumbuhkan ekonomi. Fungsi ini harus menjamin bahwa pertumbuhan moneter adalah memungkinkan atau tidak excessive atau deficient. [11]
Oleh karena itu, kita perlu melihat dan
mengkontrol sumber-sumber ekspansi moneter. Dari sisi pendekatan ekonomi islam,
ada 3 sumber ekspansi moneter, yaitu: (1) fiat money creation; (2) credit
money; (3) balance of payments
surplus, berikut adalah penjelasan dari 3 sumber ekspansi moneter,
diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Fiat Money Creation
Bank
sentral membuat uang dikarenakan ada dua alasan. Pertama, ketika pemerintah secara langsung meminjam darinya. Kedua, ketika bank sentral memutuskan
melakukan “perluasan” kegiatan pasar terbuka? pada kasus pertama, pemerintah meminjam untuk kasus anggaran defisit dan pada kasus kedua bank sentral mencoba menstabilkan
ekonomi melalui kegiatan pasar terbuka.
Dalam
Kasus pertama, bank sentral mencipta dan meminjamkan nominal uang kepada
pemerintah untuk mengendalikan perilaku bunga. Dalam sistem ekonomi Islam,
tidak ada asset yang dijalankan
dengan menggunakan bunga, yang berarti bahwa hal ini harus dilakukan untuk
asset bebas-bunga.
Dalam
sistem ekonomi Islam, apapun yang dilakukan pemerintah, seharusnya mampu
menciptakan stabilitas harga. Stabilitas
harga merupakan hal penting dalam aplikasi ekonomi Islam. Kecuali itu,
pemerintah perlu mengendalikan inflasi.
2.
Credit
Money
Pada
sistem ekonomi saat ini, deposit bank
komersial merupakan bagian yang signifikan dari persediaan uang. Deposit ini dapat dibagi menjadi dua
bagian. Pertama, Primery deposit dan kedua derivative deposit. Primery
deposit merupakan uang/modal dasar bank dan derivative deposit
merupakan cadangan fraksional yang
didapatkan bank komersial dari ekstensi
kredit, mengarah pada penambahan persediaan uang, seperti yang dilakukan
pemerintah atau bank sentral mencetak mata uang.
Dalam
ekonomi Islam, penggalangan ini merupakan masalah penting, sehingga penciptaan
uang merupakan hak istimewa masyarakat, sehingga bank diizinkan untuk
memberikan kredit atau bank sentra akan menerapkan 100 % sebagai cadangan bank.
3.
Balance
of payments surplus
Keseimbangan
surplus pembayaran adalah sumber lain
dari ekspansi uang, tetapi hal ini
tidak begitu penting bagi negara Islam, sebab banyak negara Islam yang
mengalami balance of payment deficits
dan di beberapa negara mendapatkan nilai itu, pendekatan ini mengarahkan kepada
ekspansi otomatis pada persediaan uang.
Hal
ini akan terjadi jika Pemerintah mengeluarkan surplusnya di dalam Negeri dan sektor swasta. Keseimbangan defisit pembayaran tidak akan melanggar
ini secara memungkinkan. Jika pemerintah suatu negara mengeluarkan secara
teratur menurut kemampuan ekonomi untuk menghasilkan supply, maka tidak akan terjadi inflasi
sebagai akibat dari balance of payments
surplus.[12]
E. STRUKTUR KELEMBAGAAN
Setiap sistem memiliki persyaratan unik dalam
mengendalikan struktur institusional yang akan menjamin berfungsinya sistem
secara baik. Apakah yang akan dijadikan itu struktur sistem moneter dan fiskal dalam sistem ekonomi
bebas-bunga, ini adalah permasalahan yang alami. Struktur organisasional sistem
moneter Islami adalah sama seperti dengan sistem yang sudah ada, tetapi model
operasinya sangat-sangat berbeda.
Ada beberapa struktur Kelembagaan Kebijakan
Moneter diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Bank
Sentral
Bank
sentral adalah lembaga yang dipercaya mengelola persediaan uang dengan
melibatkan masalah flat money seperti
halnya pengawasan bank komersial. Bank sentral akan menentukan program tahunan
pertumbuhan persediaan uang yang diharapkan sesuai dengan tujuan ekonomi
nasioanal. Banyak uang yang diharapkan dapat dilakukan satu dari dua cara yang
ada.
Dalam
skema waktu, bank sentral akan membukakan rekening investasi di bank-bank anggotanya. Pada skema yang lainnya, bank
sentral akan membagi Mo secara memadai bagi pemerintah seperti kredit bebas
bunga dan menempatkan ke bank komersial maupun lembaga kredit tertentu sebagai Deposito Mudarabah.
2.
Bank Anggota
Bank
dalam sistem Islam adalah bukan bank komersial tradisional (konvesional). Selanjutnya untuk
melengkapi jasa perbankan secara teratur mereka juga akan melakukan investasi langsung. Produk-produk
barunya dapat dilakukan dengan menekankan pada aktivitas investasi. Hal ini
dapat berbagai macam, diantaranya adalah sebagai berikut:
1) Investasi Langsung
2) Profit –sharing Ventures
3) Central Deposit Certificate.
3.
Pembendaharaan
Dalam
hal ini memiliki tiga cabang yaitu: Cabang Distribusi,
alokasi, dan cabang market-correction. Cabang distribusi
bertanggung jawab terhadap proses pengumpulan seperti halnya distribusi zakat.
Cabang alokasi akan mengalokasikan sumber-sumber yang ada pada bidang-bidang
kebutuhan pokok hidup masyarakat.
Seperti:
layanan kesehatan, pendidikan, keamanan. Cabang Market correction akan
menangani masalah monopoli eksternalitas dan ketidakteraturan
pasar.
BAB III
KESIMPULAN
Dari pembahasan makalah diatas, maka dapat
kami simpulkan bahwa Kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau
mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan atau yang lebih baik
dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk
mengelola/mengarahkan perekonomian yang lebih baik atau diinginkan dengan cara
mengubah-ubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
Banyak
topik yang dibahas dalam kajian moneter dan fiskal dalam bidang ekonomi.
Terlepas dari topik tersebut, ada tiga alasan atau pertimbangan yang mendasari
belajar kebijakan moneter dan fiskal dalam ekonomi Islam. Dengan
demikian dapat menambah pemahaman kita tentang berbagai hal yang berkaitan
dengan uang, lembaga keuangan, kegiatan ekonomi bagi hasil yang dewasa ini
sedang marak. Dapat juga diketahui efek dari penerapan kebijakan moneter dan
fiskal terhadap upaya-upaya pencapaian pembangunan ekonomi.
DAFTAR PUSTAKA
Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi
Islam, (Yogyakarta: Dana
Bhakti Prima Yasa, 1997).
Muhammad,
Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam
Ekonomi Islam, (Jakarta: Salemba Empat, 2002).
Nopirin, Ekonomi Moneter, (Yogyakarta: Buku, BPFE, 1998).
Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, Teori
Ekonomi Makro: Suatu Pengantar, (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2004).
[1] Prathama Rahardja dan
Mandala Manurung, Teori Ekonomi Makro: Suatu Pengantar, (Jakarta: Lembaga
Penerbit FEUI, 2004), hal. 245-257.
[2] Ibid, hal. 258-259.
[3] Muhammad, Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam, (Jakarta: Salemba
Empat, 2002), hal. 172.
[4] Ibid, hal. 173-174.
[5] Ibid, hal. 175.
[6] Prathama Rahardja dan
Mandala Manurung, Op Cit, hal. 270.
[7] Prathama Rahardja dan
Mandala Manurung, Op Cit, hal. 271.
[8] Abdul Mannan, Teori
dan Praktek Ekonomi Islam, (Yogyakarta:
Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hal. 230.
[9] Ibid, hal. 231.
[10] Ibid.
[11] Ibid.
[12] Ibid, hal. 190.
0 komentar:
Post a Comment