BAB I
PENDAHULUAN
Dalam pembahasan tentang apa yang
dimaksud dengan ekonomi Islam, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai
rancang bangun ekonomi Islam. Dengan mengetahui rancang bangun ekonomi Islam
kita dapat memperoleh gambaran utuh dan menyeluruh secara singkat tentang
ekonomi Islam yang tediri atas atap, tiang, dan landasan.
Landasan terdiri atas aqidah (tauhid), adil, nubuwwa, khilafah, dan ma’ad. Aqidah (tauhid) merupakan konsep ketuhanan umat
Islam terhadap Allah swt. dimana dalam pembahasan ekonomi Islam, ia berasal
dari ontology tauhid dan hal ini menjadi prinsip utama dalam syariah karena kunci keimanan seseorang itu dilihat dari tauhid
yang dipegangnya. Karena itu, rukun Islam yang pertama adalah syahadat yang
memperlihatkan betapa pentingnya tauhid
dalam setiap insan beriman.
Setiap perilaku ekonomi manusia
harus didasari oleh prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam yang
berasal dari Allah swt. karenanya setiap tindakan yang menyimpang dari syariah
akan dilarang, sebab akan dapat menimbulkan kemudharatan bagi kehidupan umat
manusia baik bagi individu itu sendiri maupun bagi orang lain. Sistem ekonomi
adalah satu kesatuan mekanisme dan lembaga pengambilan keputusan yang
mengimplementasikan keputusan terhadap produksi, distribusi dan konsumsi dalam
suatu daerah atau wilayah.
BAB II
PEMBAHASAN
KARAKTERISTIK DAN RANCANGAN BANGUN EKONOMI ISLAM
A.
KARAKTERISTIK
EKONOMI ISLAM
1.
Kepemilikan
dalam Islam
Dalam
pandangan Islam, pemilik mutlak dari seluruh alam semesta adalah Allah, sementara
manusia hanya mengemban amanah-Nya. Allah menciptakan alam semesta buak untuk
diri-Nya (wasilah al-hayah) bagi manusia agar tercapai kemakmuran dan
kesejahteraan. Manusia diberikan hak untuk memiliki dan mengusai alam semesta
sepanjang sesuai dengan cara perolehandan cara penggunaan yang telah ditentukan
oleh Allah.[1]
Dengan
demikian, adanya hak milik membawa konsukuensi adanya kewajiban pemanfaatannya.
Pada akhirnya, hak milik ini harus dipertanggungjawabkan di hadapan pengadilan
Allah di akherat kelak. Dalam ajaran Islam, hak milik dikategorikan menjadi
tiga, yaitu:
a) Hak milik individual (mikiyah
fardhiah/ private ownership)
b) Hak milik umum atau publik (milkiyah
‘ammah/ public ownership)
c) Hak milik negara (milkiyah
daulah/ state ownership).[2]
Pada dasarnya,
kepemilikan individu atas sumber daya ekonomi merupakan salah satu fitrah
manusia karena ajaran Islam mengakuinya sebagai sesuatu yang harus dihornati
dan dijaga. Kepemilikan individu merupakan persyaratan yang mendasar bagi
tercapainya kesejahteraan masyarakat, sebab ia akan menciptakan motivasi dan
memberikan ruang bagi seorang individu untuk memanfaatkan sumber daya secara
optimal.
Seorang
individu diberikan kebebasan tinggi untuk memiliki dan memanfaatkan sumber daya
bagi kepentingan sepanjang dengan:
a)
Cara
perolehan dan penggunaannya tidak bertentangan dengan syariah Islam
b)
Tidak
menimbulkan kerugian, baik bagi diri sendiri maupun orang lain.[3]
Kepemilikan
umum muncul karena suatu benda pemanfaatannya diperuntukkan bagi masyarakat
umum sehingga menjadi kepentingan bersama. Ajaran Islam tidak membatasi kepada
jenis benda tertentu untuk menjadi hak milik umum sehingga kemungkinan dapat
berbeda dari satu tempat dengan tempat lain. Namun, hak milik umum terdapat
dalam benda-benda dengan karakteristik sebagai berikut:
a)
Merupakan
fasilitas umum, di mana kalau benda ini tidak ada di dalam suatu negeri atau
komunitas, maka akan menyebabkan sengketa dalam mencarinya, seperti jalan raya,
air minum, dan sebagainnyaa
b)
Sumber
daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh orang
secara individual.
c)
Bahan
tambang yang relatif tidak terbatas jumlahnya\
d)
Harta
benda waqf, yaitu harta seseorang yang dihibahkan untuk kepentingan
umum.[4]
2.
Mashlahah Sebagai
Insentif Ekonomi
Konsep dan
pemahaman mengenai kepemilikian harta membawa implikasi kepada motivasi dan
insentif setiap individu, ketika seseorang meyakini bahwa harta yang dalam
kekuasaanya adalah hak milikknya secara mutlak, maka iapun akan merasa memiliki
kebebasan untuk memanfaatkanya sesuai dengan kehendakanya tanpa perlu
memperdulikan nilia-nilai yang idak bersesuaian dengan kepentinganya.
Sebaliknya, seorang budak, pada masa-masa sebelum Islam misalnya, tidak pernah
merasa memiliki harta meskipun segala tindakanya lebih didorong untuk memenuhi
kehendsk pihak lain. Dalam paham kapitalisme, kegiatan ekonomi cenderung
dimotivasi oleh kepentingan individu.[5]
Misalnya,
seorang konsumen cenderung termotivasi untuk memaksimalkan kepuasan individunya
dan seorang produsen cenderung termotivasi untuk mencari keuntungan pribadi
sebanyak-banyaknya. sebaliknya dalam paham sosialisme, kegiatan ekonomi lebih
didoromg oleh insentif keamanan/kenyamanan sosial. Meskipun kedua paham ini
mendasarkan pada insetip yang berbeda, namun baik insentif individu atau
insentip sosial sering kali di ukur dari aspek materil semata.[6]
Kesejahteraan
individu sering kali dimaknai sebagai tingginya pendapatan dan daya beli
individu, dan kesejahteraan sosial sering kali dimaknai sebagai tingginya pendapatan
dan daya beli masyarakatIslam mengakui adanya insentip material ataupun
nonmaterial dalam kegiatan hal ini dikerenakan ajaran Islam memberikan peluang
setiap individu untuk memenuhi kepentingan individunya, kepentingan sosial
ataupun kepentingan sucinya untuk beribadah kepada Allah.[7]
3.
Musyawarah sebagai Prinsip Pengembalian Keputusan
Secara
umum, pengambilan keputusan bisa dibedakan antara dua kutub santralisasi dan
dasentralisasi. Sistem sentralisasi menekankan bahwa pengambilan keputusan
dilakukan oleh satu otoritas,
pemerintah pusat misalnya, dan pelaku ekonomi hanya berperan sebagai pelaksana
pengambil keputusan. Dalam konteks perekonomian suatu negara, sitem ini akan
menghasilkan suatu perekonomian terencana (planned
economy). Sistem ini dilahirkan oleh paham sosialisme, pada sisi lain
kapitalisme, pengambilan keputusan cenderung diserahkan kepada setiap pelaku
ekonomi sehingga tidak diperlukan tidak diperlukan suatu otoritas tunggal dalam
pengambilan keputusan ekonomi, sitem desentralisasi
ini akan menghasilkan suatu pasar persaingan bebas seperti yang diharapkan oleh
kapitalisme.[8]
Ekonomi
Islam memandang bahwa individu, masyarakat, serata pemerintah memiliki peran
sendirisendiri sehingga sistem pengambilan sentralistik atau desentralistik
semata tidaklah akan mampu untuk memenuhi kebutuhan individu dan social. Pada
level dan aspek tertentu diperlukan pengambilan keputusan yang desentralistik
karena dalm ini prinsip saling ridho sangatlah dominan, misalnya dalm hal
penetapan harga input atau pun output. Dalam aspek lainnya, misalnya ketika
prinsip kebenaran dan keadilan sangat dominan, maka prinsip sentralistik
berbasis Al-Qur’an perlu diterapkan, misalnya dalm hal distribusi barang publik
dan kesejahteraan dan penegakan kebenaran.[9]
B.
PELAKU EKONOMI DALAM ISLAM
Adanya hak
milik individu dan kebebasan individu untuk bertransaksi merupakan faktor dasar
bagi eksistensi pasar. Pasar merupakan suatu keadaan terjadinya kesepakatan
antara penjual (produsen) dan pembeli (konsumen) untuk melakukan pertukaran
atau perdagangan. Pertukaran dapat berupa jual-beli, sewa, atau utang-piutang.[10]
Pelaku
pasar pada dasarnya terdiri atas rumah tangga-rumah tangga dan
perusahaan-perusahaan, sementara pasar dapat diklasifikasikan menjadi pasar
input dan pasar output. Rumah tangga
dapat terdiri atas perseorangan atau kelompok (misalnya keluarga), sedangkan
perusahaan dapat berupa perseorangan atau lembaga usaha. Di pasar input, rumah tangga bertindak sebagai
penyedia faktor produksi yang dibutuhkan oleh perusahaan, sedangkan di pasar output rumah tangga adalah konsumen bagi
barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan.
Di pasar input, rumah tangga menyediakan berbagai
faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan.
Faktor-faktor produksi ini akan digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan
barang dan jasa. Rumah tangga akan memperoleh imbalan berupa pendapatan sewa,
upah, bagi hasil, dan laba yang kemudian akan dipergunakannya untuk membeli
barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan.
Ajaran
Islam menghargai pasar sebagai wahana bertransaksi atau perniagaan yang halal (sah/legal) dan thayyib (baik)
sehingga secara umum merupakan mekanisme alokasi dan distribusi sumber daya
ekonomi yang paling ideal. Penghargaan Islam tehadap mekanisme pasar berangkat
dari ketentuan Allah bahwa perniagaan harus dilakukan dengan cara yang baik
berdasarkan prinsip saling ridha (‘an
taradin minkum) sehingga tercipta keadilan[11].
Pasar merupakan mekanisme perniagaan yang memenuhi kriteria tersebut.
Di pasar,
seseorang bebas melakukan transaksi sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya.
Mekanisme pasar merupakan suatu kekuatan yang bersifat missal (impersonal)
dan alamiah (natural) sehingga mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat
lebih luas. Dalam situasi yang bersaing sempurna (perfect competition market),
tak ada seorang pelaku pun secara individual dapat mengendalikan mekanisme
pasar. Allahlah yang mengatur naik turunnya harga[12].
C.
PRINSIP-PRINSIP UMUM EKONOMI ISLAM
1.
Nilai-nilai Universal: Teori Ekonomi
a) Tauhid (keesaan Tuhan)
Tauhid adalah pondasi
ajaran Islam, dengan tauhid manusia
menyaksikan bahwa ”tiada sesuatu pun yang layak disembah kecuali Allah” dan
”tidak ada pemilik langit, bumi, dan isinya, selain allah”. Karena Allah adalah
pencipta alam semesta dan isinya. Tauhid
merupakan inti pokok ajaran Islam yang berupa pengakuan bahwa tiada Tuhan
selain Allah, satu-satunya Dzat yang berhak
disembah. Tauhid al Uluhiyah berarti
mengesakan Allah, tidak menyekutukan sesuatu apapun denganNya. Allah tidak
beranak dan tidak pula diperanakkan, Ia tak punya sekutu atau rekanan, jadi
Allah adalah Tuhan yang Mutlak, Dia meliputi dan mengatasi segala sesuatu, Dia
Tuhan dan selain Nya menyembah kepada Nya. Tauhid al Rububiyah
berkenaan dengan Allah sebagai Tuhan, pencipta dan pengatur alam semesta.[13]
b) Adl (Keadilan)
Adl
bermakna tidak berbuat zalim kepada sesama manusia, bukan berarti sama rata
sama rasa, jadi adil adalah
menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil menurut Kapitalisme adalah Anda dapat apa yang anda upayakan Adil menurut
Sosialisme adalah Sama rata sama rasa, Adil menurut Islam adalah Tidak menzalimi dan tidak dizalimi (la tazlimun wala tuzlamun).[14]
Tanpa
keadilan manusia akan terkelompok – kelompok dalam berbagai golongan. Golongan
yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga akan mengalami eksploitasi manusia atas
manusia. Masing masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar dari
pada usaha yang di keluarkanya karena kerakusanya.[15]
c) Nubuwwah (Kenabian)
Karena rahman, rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak di biarkan begitu saja
di dunia tanpa melihat bimbingan. Karena itu di utuslah para Nabi dan Rasul untuk
menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup baik
dan benar didunia dan mengajarakn jalan untuk kembali (taubah) ke asal muasal segala, allah. Fungsi rasul adalah untuk
menjadi model terbaik yang harus di teladani manusai agar mendapatkan
keselamatan didunia dan akhirat.[16]
Sikap
utama sang model yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku
ekonomi dan bisnis pada khususnya, adalah sebagai berikut:
1) Siddiq (jujur, benar)
2) Amanah (tanggung jawab, kepercayaan)
3) Fathananah (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualita)
d) Khilafah (pemerintahan)
Dalam Al
Qur’an, Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah dimuka
bumi,yang berbunyi sebagai berikut:
Artinya:“Ingatlah
ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak
menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa
Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat
kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih
dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman:
"Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Q.S.
Al-Baqarah: 30).[18]
Khilafah sebagai perwujudan bahwa tidak
diragukan manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk menjadi pemimpin dari
makhluk-makhluk lain, oleh sebab itu manusia wajib menjaga keharmonisan
hubungan sesama makhluk, untuk mewujudkan misi tersebut manusia membutuhkan sebuah
media yang berupa pemerintahan (khilafah).
Pemerintah memainkan peran yang sangat penting dalam ekonomi yaitu memastikan
bahwa kegiatan ekonomi berjalan secara benar tanpa kezaliman.[19]
e) Ma’ad (Hasil)
Walaupun
sering kali diterjemahkan sebagai kebangkitan tetapi secara harfiah ma’ad
berarti kembali. Karena kita semua akan kembali kepada Allah. hidup
manusia bukan saja di dunia tetapi harus berlanjut hingga alam setelah dunia.
Seorang muslim tentang dunia dan akhirat dapat di rumuskan sebagai
“Dunia adalah lading akhirat” Artinya dunia wahana bekerja untuk bekerja dan
beraktivitas (beramal saleh).[20]
2. Prinsip derivatif ekonomi Islam
(ciri-ciri ekonomi Islam):
a) Kepemilikan
multijenis
b) Kebebasan bertindak/berusaha
c) Keadilan sosial.[21]
Sedangkan
menurut Eko Suprayitno, menjelaskan ciri-ciri ekonomi Islam sebagai berikut:
a)
Pemilikan
b)
Dijadikan modal untuk suatu perusahaan swasta, atau ikut ambil
bagian dari modal yang ditawarkan untuk investasi
c)
Pelaksanaan perintah untuk berlomba-lomba berbuat baik
d)
Thaharah, atau
sesuci, kebersihan
e)
Produk barang dan jasa harus halal
f)
Keseimbangan
g)
Upah tenaga kerja, keuntungan dan bunga
h)
Upah harus dibayarkan dan jangan menunggu keringat mereka
jadi kering, mereka jadi menunggu gaji, menunggu itu semua sama dengan
menderita
i)
Bekerja baik adalah ibadah, antara lain shalat, ibadah dalam
arti sempit bekerja baik juga ibadah, tetapi dalam arti luas, bekerja untuk
diri sendiri dan keluarga, syukur dapat memberi kesempatan kerja bagi orang
lain
j)
Kejujuran dan tepat janji
k)
Kelancaran pembangunan.[22]
BAB III
KESIMPULAN
Tujuan Ekonomi Islam adalah untuk
mencapai kebahagiaan didunia dan akhirat (falah)
melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (hayyah thayyibah). Dalam
konteks ekonomi Islam tujuan falah dijabarkan menjadi beberapa tujuan antara
lain, yaitu: (1) Mewujudkan kemashlahatan umat, (2) Mewujudkan keadilan dan
pemerataan pendapatan (3) Membangun peradaban yang luhur (4) Menciptakan
kehidupan yang seimbang dan harmonis.
Pilar ekonomi islam adalah moral. Hanya
dengan pilar islam inilah bangunan ekonomi islam dapat tegak dan hanya dengan
ekonomi islamlah falah dapat dicapai. Moralitas islam berdiri diatas suatu
postulat ibadah. Esensi dari moral islam adalah tauhid. Implikasi dari tauhid, yaitu bahwa ekonomi Islam memiliki
sifat Trasendal (bukan sekuler),
Dimana peran allah dalam aspek ekonomi menjadi mutlak. Moral Islam
sebagai pilar ekonomi islam dapat dijabarkan lebih lanjut Menjadi titik mula
pembuat kesimpulan logis mengenai kaidah-kaidah sosial dan perilaku ekonomi
secara islami absah. Nilai-nilai tersebut adalah Adl, Khilafah.
Moralitas dapat membawa kepada
perwujudan falah hanya jika terdapat basisi kebijakan yang mendukung, yaitu:
(1) penghapusan riba (2) Pelembagaan
Zakat (3) Penghapusan yang haram dan pelangaran gharar. Sistem ekonomi islam
adalah perekonomian yang terbagi menjadi tiga sektor,yaitu sektor
pasar, masyarakat dan negara. Tiap sektor memiliki hak dan kewajiban tertentu
dalam mengerakan kegiatan ekonomi, untuk mewujudkan kesejahteraan umat, karena
masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan.
DAFTAR PUSTAKA
Adirwarman
A. Karim, Ekonomi Mikro Islam,
(Jakarta: IIT-Indonesia, 2003).
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta:
Kathoda, 2005).
Eko Suprayitno, Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional, (Yogyakarta:
Graha Ilmu, 2005).
Ibrahim Warde, Islamic Finance: Keuangan Islam dalam Perekonomian Global, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2000).
Muhammad Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (Yogyakarta:
Dana Bhakti Prima yasa, 1997).
[1] Ibrahim Warde, Islamic Finance: Keuangan Islam dalam
Perekonomian Global, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hal. 79.
[2] Ibid, hal. 80.
[3] Ibid, hal. 83.
[4] Muhammad Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (Yogyakarta:
Dana Bhakti Prima yasa, 1997), hal. 19.
[5] Ibid, hal. 22.
[6] Ibid.
[7] Ibid, hal. 23.
[8] Ibid, hal. 25.
[9] Ibid, hal. 26.
[10] Ibid, hal. 30.
[12] Muhammad Abdul Mannan, Op.cit, hal. 40.
[14] Ibid, hal. 54.
[15] Ibid.
[16] Ibid, hal. 59.
[17] Ibid, hal. 60-62.
[18] Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta:
Kathoda, 2005), hal. 6.
[19] Adiwarman A. Karim, Op.cit, hal. 63.
[20] Ibid, hal. 65.
[21] Ibid, hal. 66-67.
[22] Eko Suprayitno, Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro
Islam dan Konvensional, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hal. 4-6.
0 komentar:
Post a Comment